Ketua Tim Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto bersama rombongan melakukan peninjauan ke lokasi bencana longsor di Kampung Maseng, Kecamatan Cijeruk, Selasa (20/2/18). Tinjauan dilakukan langsung mengarah ke perbaikan rel kereta api yang amblas akibat pergeseran tanah akibat longsor. Hal ini yang membuat rute kereta api Bogor menuju Sukabumi dan sebaliknya menjadi terhenti.

Anton  meminta Ditjen Perkeretaapian untuk melakukan inventarisir terhadap seluruh rel kereta api di daerah rawan longsor seperti Bogor-Sukabumi. Agar musibah serupa tidak berpengaruh terhadap penyediaan moda transportasi. Meski demikian, ia pun mengapresiasi kerja cepat selama dua minggu perbaikan akibat longsor, lalu lintas kereta sudah pulih kembali.

"Kita sangat berduka. Mudah-mudahan tidak terjadi (bencana). Tadi kita sudah cek bagian kereta api, dan alhamdulillah selesai dalam waktu dua minggu. Tapi next, kita tidak mau ini terjadi lagi,” tegas Anton yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR kepada Parlementaria.

Politisi Partai Demokrat itu juga berkeinginan, untuk mencari solusi dibalik musibah yang sudah terjadi ini. Untuk itu, inisiasi membuat gorong-gorong persis di bawah rel sepanjang 50 meter yang merupakan titik longsor tersebut diakui Anton adalah langkah yang terbaik.

“Sehingga air yang dari atas akan masuk ke gorong-gorong, dan disalurkan ke sungai. Sehingga ke depannya, hal ini tidak terjadi lagi di sini,” sambungnya.

Menurut Anton, bencana merupakan hal yang sama sekali tidak diharapkan. Ia juga belum bisa memastikan bahwa ada standar operasional prosedur yang dilanggar sehingga longsor kali itu memakan korban. “Soal apakah ada SOP yang dilanggar, kita akan cek lagi, apakah mengenai RTRW-nya atau tempat tinggalnya yang tidak layak. Inventarisir itu perlu, karena itu sarana yang merupakan urat nadi dari ruang lingkup perkeretaapian tadi. Apalagi untuk wilayah ini,” tukasnya.

Sementara diketahui, jalur kereta Pangrango dari Bogor menuju Sukabumi maupun sebaliknya sudah kembali beroperasi. Turut serta dalam kunjungan ini, mitra kerja Kementerian PUPR, Ditjen Perkeretaapian, dan PT Kereta Api Indonesia. (hs/sc)